Mengenal Program One Village One Pruduct (OVOP) untuk Kemajuan para UMKM

 

Program yang awalnya dirintis di jepang daerah oita, Jepang padatahun 1980 oleh seorang profesor sekaligus gubernur prefektur daerah tersebut. Suatu program yang mengembangkan produk ekonomi unggulan yang berasal dari suatu daerah dengan basis UMKM. Dengan mengedepankan cultur dan ciri khas daerah maka produk – produk yang dihasilkan dalam program OVOP berkesempatan dan berpeluang untuk menjadi produk unggulan daerah yang dapat bersaing dengan produk nasional bahkan internasional. Produk yang dihasilkan dari desa-desa tentunya tidak dapat ditemui dari produk yang berasal dari industri besar. Perbedaan utamanya adalah ketelitian dan keindahan yang dihasilkan tentunya berbeda karena melalui sumber daya manusia secara langsung dan minim melalui mesin. Kebijakan OVOP akan terus dikembangkan dan produknya juga akan mendapatkan pendampingan dari pemerintah daerah. Kebutuhan UMKM yang utama adalah bagaimana peningkatan promosi dari produknya. Saat ini Indonesia yang memiliki ribuan suku budaya dan berbagai bahasa daerah serta memiliki kultur lingkungan dan sumber daya yang beragam akan menghasilkan produk yang unik dan sulit untuk ditemui di produk lainnya. Saat ini di Indonesia terdapat 74.000 desa yang memiliki keunikan sendiri, dimana mayoritas penduduknya 65% penduduknya masih tergolong masyarakat miskin, dengan pendapatan yang masih rendah, dan mayoritas pekerjaan sebagai petani dan peternak tradisional yang mana tidak semuanya memiliki lahan.

            Dalam rangka untuk memajukan negara melalui penguatan pondasi yaitu melalui desa maka peran setiap stakeholders sangat dibutuhkan. Pemerintah telah menerbitkan peraturan melalui Kementerian Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/9/2007 tentang peningkatan efektifitas pengembangan industri kecil dan menengah melalui pendekatan satu desa satu produk untuk implementasi program OVOP yang dilakukan di daerah. Masyarakat yang di daerah dituntut harus memiliki etos kerja, dan pemikiran yang inovatif guna memaksimalkan produk yang dihasilkan. Dukungan pemerintah daerah untuk menjadi jembatan untuk promosi keluar daerah juga menjadi prioritas. Pemerintah pusat sejatinya telah memberikan peran terhadap kemajuan sektor desa dengan menetapkan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang pemberian dana desa yang dialokasikan secara adil sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing. Anggaran dana desa diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa serta pengembangan potensi ekonomi lokal dalam pengembangan wirausaha/UMKM dengan pendekatan OVOP sehingga selain mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga dapat meningkatkan pendapatan desa.

            Oleh karena itu program OVOP terbilang memang sangat penting untuk diterapkan bagi para UMKM daerah namun dibutuhkan peran stakeholders seperti swasta, mitra maupun pemerintah untuk mendukung dan berkolaborasi agar produk yang dihasilkan bisa berkualitas dan diterima oleh pasar. Meskipun ada beberapa hal yang perlu di evaluasi dalam pelaksanaan program seperti pengawasan dan bimbingan sehingga dampak yang dihasilkan menjadi maksimal untuk masyarakat sebagai peningkatan taraf ekonomi dan penghasilan bagi daerah. 

DIBALIK MASALAH POLITIK SELALU ADA PEMBALIKNYA

 

Sekarang ini banyak sekali beredar desas - desus polemik kemasyarakatan yang dibumbui dengan isu-isu politik. Di mana dalam permasalahan tersebut yang seharusnya dapat diselesaikan dengan damai harus terjadi sedikit konflik yang menyertai karena ada beberapa kelompok yang mencoba mencari eksistensi di dalamnya dengan membawa isu politik yang terkaitnya. Contohnya dalam beberapa polemik terkait dengan vaksinasi covid-19 yang mana terdapat beberapa kelompok yang mencoba untuk mengubah stigma masyarakat terkait vaksin covid dengan beberapa kepentingan seperti vaksin haram atau isu-isu lainnya. Sehingga dengan apa yang terjadi tersebut membuat masyarakat bimbang dengan pelaksanaan vaksinasi covid-19 terlebih mayoritas masyarakat Indonesia yang memeluk agama islam. apa yang dilakukan oleh kelompok tersebyt mencoba untuk memanfaatkan situasi konflik atau yang menjadi perhatian publik saat itu, atau yang biasa disebut dengan potical of conflict. Dalam konflik politik, lawan politik mencoba untuk mencari masalah kemudian mencari apa yang tidak dilihat atau dibalik dari masalah tersebut. Seperti hitam dan putih atau utara dan selatan.

Isu politik yang diangkat oleh kelompok tertentu untuk menjadi pembanding dari kubu pro pemerintah dan oposisi dari pemerintah merupakan konsekuensi dari sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia yaitu demokrasi di mana segala urusan pemerintahan rakyat juga bisa mengambil peran yang besar karena pemerintah selaku eksekutif mengambil peran sebagai pelaksana kebijakan dan legislatif sebagai wakil rakyat yang kemudian akan dirumuskan menjadi sebuah kebijakan. Isu politik yang digaungkan beberapa kelompok terhadap suatu polemik atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi sebuah bomerang dua arah yang bisa menjadi konflik jika tidak disikapi dengan baik. seharusnya pemerintah dengan segala kewenangannya harus menentukan sikap yang tidak memihak dan cenderung sebagai peredam terhadap isu politik yang terjadi. Karena dengan adanya beberapa kelompok yang membawa isu juga bisa dijadikan sebagai alat menyerap aspirasi dari rakyat sehingga pemerintah sebagai eksekutif tahu kalau di tengah masyarakat ada permasalahan yang mungkin tidak dilihat dari sudut pandang pemerintah.

AKSI MASSA BUKAN SEKADAR GERAKAN TAPI JUGA EKSISTENSI

 

Dalam dunia perkuliahan aksi massa bukanlah suatu istilah yang asing, sebuah istilah yang menjadi gerakan dan eksistensi untuk sebuah perubahan yang dikehendaki bersama. Aksi massa adalah istilah politik yang dilakukan oleh para aliansi masyarakat untuk melakukan tuntutan atau protes mengenai kebijakan pemerintah mengenai permasalahan yang ada di era masyarakat dan pemerintahan secara umum. Dalam suatu negara demokrasi sudah menjadi kewajiban harus adanya aspirasi-aspirasi dari masyarakat, karena pada umumnya demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka dalam urusan bermasyarakat dan bernegara. Pada dasarnya demokrasi mengizinkan dan melibatkan setiap warga negara untuk turut serta secara langsung untuk merumuskan, mengembangkan, pembuatan dan pengevaluasian hukum dan kebijakan negara. Kebebasan dalam berpolitik dinegara yang menerapkan demokrasi sudah menjadi hal yang wajar jika di dalamnya dilingkupi dengan aksi massa.

Dari perjalanan panjang pendirian negara Indonesia dan pembentukan naskah-naskah hukum, Indonesia menerapkan yang namanya adalah demokrasi secara tidak langsung di mana dalam urusan pemerintahan masyarakat sipil mewakilkan pada suatu lembaga yang orang-orang di dalamnya dipilih langsung oleh masyarakat. Orang yang telah duduk di kursi wakil rakyat diberi mandat oleh masyarakat melalui peraturan perundang-undangan untuk menyusun dan menetapkan undang-undang berdasarkan aspirasi-aspirasi masyarakat. dalam sistem kenegaraan Indonesia yang menerapkan pembagian kekuasaan guna untuk membatasi dan membagi tugas kekuasaan. Trias Politica yang mana kekuasaan dibagi menjadi tiga aspek yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan adanya sistem yang berjalan seperti maka dari ketiga aspek tersebut dapat saling melengkapi dan juga saling mengkritisi, alhasil kekuasaan tidak akan mengalami abuse of power. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan ini sudah seharusnya akan menghasilkan pemerintahan yang baik dan optimal dalam melayani rakyatnya. Namun pada kenyataannya di Indonesia justru menjadi lingkungan oligarki yang secara turun temurun bahkan berasal dari budaya feodalisme.

Feodalisme yang diterapkan oleh para pemangku kepentingan di era hindia belanda menerapkan aspek-aspek yang inkonstitusional dan non demokratis sehingga pemerintahan yang dijalankan kala itu adalah sistem Top Down yang mana para pemangku kebijakan cenderung bersikap otoriter untuk kepentingan pribadinya sendiri. Dalam pergantian kekuasaan juga menerapkan sistem keturunan atau dinasti politik sehingga unsur masyarakat biasa sangat tidak mungkin mendapatkan posisi kekuasaan yang tinggi. Praktek-praktek dinasti politik yang dijalankan pada era kolonial belanda terhadap kerajaan kala itu. Praktek seperti itu yang seharusnya tidak diterapkan kembali justru kini mulai mencuat kembali di negara indonesia yang telah merdeka ini. Pada pilkada tahun 2020 kemarin banyak calon yang berasal dari keluarga penguasa. Contoh besarnya saja adalah pencalonan gibran menjadi walikota solo dan bobby nasution yang menjadi walikota medan. Mereka berdua adalah keluarga dari presiden RI Joko widodo, praktek dinasti politik yang dibangun keluarga istana ini sangat jelas terlihat meskipun secara hukum tidak menyalahi konstitusional karena melalui tahapan yang sesuai dengan prosedur yang ada.

Hal-hal yang terjadi dalam perpolitikan Indonesia saat ini menandakan bahwa politik kita sedang berjalan secara tidak sehat, konsep pembagian kekuasaan, dan kontroling yang dilakukan justru seperti tidak berputar dengan baik. maka tindakan yang digerakkan oleh masyarakat sipil khususnya kaum muda/ mahasiswa dengan melakukan aksi massa merupakan bukti konkrit bahwa masih ada sistem kontroling yang dilakukan oleh rakyat dan kaum terpelajar. Aksi yang dilakukan merupakan bentuk kritik dan pengingat bagi pemerintah yang telah menyeleweng dari tujuannya. Gerakan mahasiswa merespon dari keresahan-keresahan yang ada di masyarakat, namun ada beberapa hal polemik yang ada dalam aksi massa yaitu timbulnya gerakan yang ditunggangi oleh kepentingan tertentu. Hal ini yang menjadikan drama aksi yang memecah-belah aliansi sehingga sering muncul statement bahwa aksi massa hanya menimbulkan kerugian dan kerusakan, serta orang-orang yang mengikutinya adalah orang yang tidak memiliki kajian mendalam. Padahal jika kita mendalami sebelum adanya aksi massa para mahasiswa sudah melakukan riset dan diskusi yang secara mendalam sehingga menghasilkan draft yang siap untuk dijadikan bahan tuntutan. Gerakasn yang bergerak dengan satu komando maka akan menghasilkan aksi yang besar dan terkoordinir dengan baik dan dari situlah esensi aksi massa sebagai penyeimbang kekuasaan akan terwujud.

KEMELUD MINYAK GORENG DI TANAH PENGHASIL CPO TERBESAR

 

Pada awal bulan februari tahun 2022 Indonesia tengah mengalami gejolak ekonomi yang bermula dari kelangkaan minyak goreng dipasaran. Ditengah kebutuhan dapur yang meningkat stok minyak goreng dipasaran justru sedikit dan bisa dibilang langka. Ada berbagai faktor yang menyebabkan minyak goreng langka dipasaran mulai dari pengaruh konflik antara ukraina dan russia yang merupakan salah satu penghasil minyak bunga matahari terbesar di dunia. Dampak dari eskalasi konflik yang terjadi adalah pembatasan bahkan penghentian dari eksport minyak bunga matahari yang berdampak pula pada peningkatan permintaan pada minyak sawit sebagai pengganti dari minyak bung matahari. Seiring dengan tingginya permintaan maka lonjakan harga juga semakin tinggi.

            Dalam rapat komisi bersama DPR komisi VI RI, kementerian perdagangan menjelaskan bahwa terdapat berbagai faktor yang mengakibatkan kelangkaan dari minyak goreng. Salah satunya adalah terdapat mafia minyak goreng yang memanfaatkan kegentingan yang ada di mana minyak goreng dengan sengaja ditimbun dan di eksport keluar negeri. Sehingga supply yang ada di Indonesia tidak mencukupi dari tingginya demand. Ini semua yang mengakibatkan harga minyak goreng menjadi mahal semenjak kebijakan HET dicabut. Berdasarkan pemaparan menteri perdagangan stok minyak goreng di Indonesia sebenarnya cukup yang dihasilkan dari penerapan kebijakan DMO (domestik market obligation) dan DPO (domestik price obligation). Anehnya saat ini melihat langkanya ketersediaan minyak goreng di tengah banyaknya stok minyak, ia mengatakan ada permainan kotor yang memainkan hal tersebut dengan melakukan penimbunan minyak goreng ataupun menjual minyak ke luar negeri tanpa mengikuti aturan harga dari pemerintah.

            Langkah yang diambil oleh pemerintah setelah pencabutan HET adalah bekerja sama dengan pihak kepolisian RI untuk mencari para mafia-mafia minyak dan melakukan tindakan hukum, kemudian pemerintah khususnya kementerian perdagangan melakukan tindakan subsidi-awasi-distribusi. Ketidakmampuan pemerintah untuk mengendalikan harga minyak goreng dan menghadapi para kartel mafia migor membuat rakyat khususnya yang kesehariannya menggunakan minyak goreng geram. Berbagai tuntutan diutarakan ke pemerintah seperti menuntut menteri perdagangan untuk mundur. Hal yang paling menggelikan dari polemik migor ini justru muncul dari tokoh publik sekaligus ketua umum partai PDIP yang memberikan statement bahwa apakah ibu-ibu setiap hari pekerjaannya hanya menggoreng saja, bukankah ada cara lain seperti merebus, dll. pernyataan seperti itu bagi seorang negarawan merupakan sebuah pelik bagi masyarakat. Bukannya memberikan sebuah solusi yang membangun justru malah menjatuhkan. Karena pada dasarnya konsumsi migor Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia maka sudah sewajarnya kehidupan masyarakat sehari hari tidak bisa dipisahkan dari migor.

POLITIK INDONESIA

 

Politik di Indonesia dalam kilas sejarahnya memiliki banyak persoalan dimana politik yang ada menghasilkan polemik – polemik dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini apa yang dinamakan perkembangan sistem politik masih dapat dikatakan banyak hambatan, hambatan – hambatan yang ada inilah yang mempengaruhi sketsa keriuhan politik Indonesia. Yang mana keriuhan yang ada akan selalu menghambat perkembangan pembangunan yang telah dicanangkan secara matang. Secara sosiologis kondisi politik Indonesia menyebabkan masyarakat kehilangan semangat akan harapan pembangunan bagi masyarakat politik merupakan hambatan bagi cita – cita kesejahteraan sosial. Perlu diketahui bahwasannya polemik – polemik politik Indonesia terjadi tidak terlepas dari kepentingan oligarkis yang sudah mengakar kuat yang mana para oligarki ini menjadi demagong bagi terselenggaranya Civil Society. Dalam hal ini sejarah telah memperlihatkan bahwa politik Indonesia terjebak pada pusaran kepentingan – kepentingan yang mengabaikan nilai – nilai demokratis. Nilai – nilai demokratis pada politik Indonesia akan terlaksana jika NGO dan para Intellektual dengan teguh memperjuangkan nilai – nilai demokrasi yang selama ini telah diabaikan oleh sistem politik oligarkis. Maka, langkah terpenting untuk memulai perubahan adalah elemen – elemen sosial yang menjadi penopang demokrasi harus turut aktif memperjuangkan kehendak demokrasi kerakyatan. Yang mana elemen – elemen sosial akan turut serta dalam membangun demokrasi yang benar – benar memiliki fondasi Demos ( kerakyatan) didalamnya.

 

Oleh sebab itu, demokrasi di Indonesia sangat memerlukan transformasi dimana transformasi itu akan mendukung sebagai kekuatan dari daulat rakyat. Daulat rakyat disini dimaksudkan sebagai kebijakan pemerintah akan selalu dilandskan akan kepentingan dan kebutuhan rakyat yang mana inilah kunci dari terlenggaranya demokrasi yang murni. Dari sinilah tujuan demokrasi akan tercapau dimana rakyat akan mendapatkan hak – haknya sesuai dengan kaidah demokrasi. Maka, langkah paling tepat adalah melaksanakan demokratisasi pada sistem politik Indonesia yang mana demokratisasi akan tercapai melalui tekad yang kuat dari berbagai pihak guna mwwujudkan kedaulatan rakyat, dimana kedaulatan rakyat inilah yang akan membawa Indonesia ke arah peradaban yang lebih baik lagi. Dari sini diharapkan politik di Indonesia akan menjadi lebih sehat suatu saat nanti.

- Gratia Wing Artha

PENDIDIKAN DI INDONESIA ANTARA KEBUTUHAN DAN KETERTEKANAN

 

    Pendidikan di Indonesia memiliki  beragam persoalan yang mana persoalan inilah yang menjadikan pendidikan di Indonesia lebih terhambat perkembangannya. Yang dalam hal ini terdapat semacam batu ganjalan yang mana batu ganjalan inilah yang akan menjadi tantangan bagi terselenggarakannya pendidikan yang benar – benar memberikan akses mencerdaskan kehidupan bangsa, dimana pendidikan merupakan kebutuhan bagi semua orang tanpa memandang kelas dan status sosial dan pendidikan merupakan kunci guna menghasilkan kemajuan peradabana. Disini pendidikan harus menyatu dengan kenyataan sosial yang dihadapi oleh masyarakat dan pendidikan harus mampu memberikan peluang masyarakat untuk mengembangkan ide yang kreatif dan inovatif. Dalam  hal ini pada kenyataannya pendidikan di Indonesia memiliki sifat menekan eksistensi siswa sebagai makhluk pembelajar, dimana eksistensi sebagai makhluk pembelajar ini seharusnya dikembangkan dan didukung bukan malah dihambat. Sejatinya pendidikan di Indonesia harus dapat menyesuaikan dengan perubahan yang ada pada masyarakat dan mengembangkan potensi yang ada pada siswa. Dari sinilah filsafat pendidikan dapat direalisasikan dalam ranah sosial. Yang mana inilah yang disebut dengan pendidikan yang ada untuk mencerdaskan. Selama ini sekolah – sekolah hanya menerapkan sistem yang bersifat mendikte tanpa adanya keinginan untuk mengembangkan nalar kritis siswa oleh sebab itu sangat tidak mengherankan bila siswa di Indonesia hanya dapat menghafal namun tidak mampu untuk berfikir kritis. Kondisi ini sangat menyedihkan terlebih lagi bagi Indonesia yang katanya negara yang masih dalam taraf pembangunan , namun kualitas sumber daya manusianya masih sangat rendah karena mutu pendidikan yang dijalankan secara setengah – setengah. Bila dikatakan secara jujur bahwa pendidikan di Indonesia hanya memfokuskan pada pengajaran semata tanpa menyediakan akses kepada siswa untuk mengembangkan pola pikir kritisnya. Perlu diketahui bahwasannya pendidikan harus mengajarkan pedagogi kritis kepada siswa agar para siswa dapat menjadi insan yang mandiri dan nantinya akan menjadi pengerak bagi kemajuan masyarakat.

    Selain itu yang tidak kalah penting adalah pendidikan harus memberikan akses siswa untuk bersikap kritis pada perubahan sosial yang tengah terjadi. Melalui hal ini siswa akan menjadi terlatih untuk menemukan solusi dari persoalan – persoalan yang ada pada masyarakatanya. Berfikir kritis merupakan kekuatan utama yang dimiliki oleh manusia dan kemampuan ini sepatutnya harus dikembangkan dan inilah yang menjadi kekuatan utama bagi pengembangan masa depan Indonesia, dimana pendidikan akan menjadi motor perubahan bagi kelangsungan pembangunan nasional. Selayaknya pendidikan harus menjadi elevator bagi berkembangnya ide – ide baru untuk menunjang kemajuan masyarakat. Dengan cara inilah sekolah sebagai institusi pendukung pembangunan akan memperlihatkan eksistensi nyatanya bagi pembangunan dan ini akan sangat membantu kemajuan peradaban bangsa Indonesia.

- Gratia Wing Artha

APA ARTI DARI SUATU IDENTITAS

 

Manusia dibentuk oleh suatu konstruksi sosial yaitu identitas yang melekat pada tiap-tiap individu tersebut. Lalu bagaimana identitas itu terbentuk ? dan kenapa identitas itu penting untuk dimiliki setiap individu? sebelumnya untuk memulai pembahasan ini kita perlu mengetahui identitas itu sendiri karena untuk melihat identitas tidak hanya sekedar tahu saja tapi juga harus memahami sebenar-benarnya identitas. Karena sejatinya identitas merupakan suatu hal yang common namun utama dalam kehidupan bersosial. Berdasarkan pendapat seorang ahli Stella Ting Toomey identitas adalah refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis dan proses sosialisasi. Suatu identitas muncul akibat refleksi dari diri sendiri dan persepsi orang lain terhadap diri kita. Identitas muncul akibat kontruksi sosial yang harus terpenuhi untuk kepentingan kelompok yang terus terpolarisasi dari generasi ke generasi sehingga membuat hal tersebut menjadi sebuah jati diri seseorang.

Jika melihat berdasarkan sejarahnya identitas merupakan sebuah teori sosial yang dikemukakan oleh henri tajfel dan john turner pada tahun 1979. Awalnya teori tersebut di gunakan untuk memahami dasar psikologi individu dalam kelompok. Dimana individu dalam suatu kelompok memiliki potensi untuk melakukan tindakan diskriminasi terhadap individu lain. Seiring perkembangan zaman dan kemajemukan sistem sosial teori mengenai identitas terus berkembang hingga menjadi sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sosial manusia. Tentunya dengan perkembangan tersebut muncul berbagai macam dari identitas mulai dari identitas seksual, identitas sifat/ psikologi, identitas agama, identitas nasional/ bangsa. Dari berbagai macam identitas tersebut kemudian muncul yang disebut dengan hegemoni kelompok yang hal tersebut membuat perselisihan antar individu antar kelompok atau kelompok dengan kelompok.

Identitas seakan sudah bertransformasi menjadi bagian dari diri manusia yang tidak terpisahkan. Setiap individu sudah dapat dipastikan memiliki suatu identitas dalam dirinya baik yang sudah dari lahir sampai dengan bentukan dari kontruksi sosial. Suatu identitas berguna sebagai pengelompokan manusia kedalam kotak-kotak yang sama dengan lainnya, sehingga lebih memudahkan untuk mengatur untuk kepentingan tertentu, seperti halnya identitas suatu bangsa sejatinya manusia adalah sama namun adanya identitas bangsa yang melekat berdasarkan dari mana ia lahir, warna kulit apa dirinya, dan berbicara dalam bahasa membuat manusia harus memiliki identitas dalam dirinya. Sejatinya jika melihat dari perkembangan peradapan manusia hal itu terjadi akibat migrasi manusia ke benua benua lain yang mengakibatkan mereka berevolusi menyesuaikan dengan tempat mereka tinggal dan kemudian membentuk berbagai macam budaya mulai dari cara untuk berkomunikasi yang memunculkan berbagai macam bahasa di seluruh dunia.

Selalu ada dua hal di dunia ini putih atau hitam, baik atau buruk. Begitu pula dengan suatu identitas ini selalu memiliki dua sisi yang berbeda. Memiliki dampak yang baik dan juga buruk, namun semua itu hanyalah persepsi diri manusia sendiri, semua tergantung bagaimana manusia mengartikan hal tersebut. Identitas juga salah satu konstruksi yang terbentuk dari berbagai persepsi manusia. Bagaimana manusia melihat perbedaan satu sama lain yang kemudian memunculkan perspektif pengelompokan antar manusia sesuai dengan kesamaannya. Entah kenapa kini identitas yang mulanya hanya sebagai ciri khas namun kini sudah menjadi alat propaganda dan perpecahan antar kelompok identitas yang fanatik. Di era modernitas manusia semakin terkotak-kotak menjadi lebih khusus dan spesifik sampai pada tingkat kepribadian tiap individunya. Yang awalnya diciptakan secara general, sama dan setara semakin terperosok kedalam perbedaan yang berpotensi pada pengelompokan antar individu. Konflik-konflik besar yang pernah terjadi dalam skala nasional hingga international sebagian besar berlatar belakang akibat identitas yang ekstrimis sehingga mmemunculkan gesekan konflik.

Perang kerajaan romawi-yunani-persia hingga islam, perang dunia pertama, perang dunia kedua, kemudian konflik-konflik lainnya. Yang semuanya hampir berawal dari perbedaan identitas, ideologi ataupun pemahaman. Dari itu semua mengakibatkan bencana yang amat luar biasa mulai dari bencana lingkungan, bencana ekonomi, hingga bencana kemanusiaan. Manusia yang katanya sama dan setara harus merenggut itu semua karena egoisme yang sangat sepele sekali. Identitas yang awalnya dibentuk untuk suatu hal yang baik agar lebih efisien, efektif dan terstruktur  justru kini sudah menjadi alat yang mematikan dan berpotensi menghancurkan peradapan. Oleh karena itu agar tidak terulang kembali sejarah yang kelam di masa lalu, pemahaman untuk menyikapi bentuk identitas harus benar terselesaikan sehingga tidak ada pesan tersirat yang hanya separo terpahami. Identitas harus digunakan menjadi alat pemersatu yang baik, bukan malah menjadi alat pemecah dan mencoba menunjukkan identitas siapa yang paling baik. menunjukkan identitas sebagai bentuk toleransi yang indah bahwa kita semua sama manusia namun memiliki ciri khas pembeda yang saling melengkapi dan membutuhkan satu sama lain.