Sekarang
ini banyak sekali beredar desas - desus polemik kemasyarakatan yang dibumbui
dengan isu-isu politik. Di mana dalam permasalahan tersebut yang seharusnya
dapat diselesaikan dengan damai harus terjadi sedikit konflik yang menyertai
karena ada beberapa kelompok yang mencoba mencari eksistensi di dalamnya dengan
membawa isu politik yang terkaitnya. Contohnya dalam beberapa polemik terkait
dengan vaksinasi covid-19 yang mana terdapat beberapa kelompok yang mencoba
untuk mengubah stigma masyarakat terkait vaksin covid dengan beberapa
kepentingan seperti vaksin haram atau isu-isu lainnya. Sehingga dengan apa yang
terjadi tersebut membuat masyarakat bimbang dengan pelaksanaan vaksinasi
covid-19 terlebih mayoritas masyarakat Indonesia yang memeluk agama islam. apa
yang dilakukan oleh kelompok tersebyt mencoba untuk memanfaatkan situasi
konflik atau yang menjadi perhatian publik saat itu, atau yang biasa disebut
dengan potical of conflict. Dalam konflik politik, lawan politik mencoba untuk
mencari masalah kemudian mencari apa yang tidak dilihat atau dibalik dari
masalah tersebut. Seperti hitam dan putih atau utara dan selatan.
Isu
politik yang diangkat oleh kelompok tertentu untuk menjadi pembanding dari kubu
pro pemerintah dan oposisi dari pemerintah merupakan konsekuensi dari sistem
pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia yaitu demokrasi di mana
segala urusan pemerintahan rakyat juga bisa mengambil peran yang besar karena
pemerintah selaku eksekutif mengambil peran sebagai pelaksana kebijakan dan
legislatif sebagai wakil rakyat yang kemudian akan dirumuskan menjadi sebuah
kebijakan. Isu politik yang digaungkan beberapa kelompok terhadap suatu polemik
atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi sebuah bomerang dua
arah yang bisa menjadi konflik jika tidak disikapi dengan baik. seharusnya
pemerintah dengan segala kewenangannya harus menentukan sikap yang tidak
memihak dan cenderung sebagai peredam terhadap isu politik yang terjadi. Karena
dengan adanya beberapa kelompok yang membawa isu juga bisa dijadikan sebagai
alat menyerap aspirasi dari rakyat sehingga pemerintah sebagai eksekutif tahu
kalau di tengah masyarakat ada permasalahan yang mungkin tidak dilihat dari
sudut pandang pemerintah.
